Visualisasi Indonesia Dalam Peta Dari Masa Ke Masa

Sejarah Pembagian Wilayah Indonesia Sejak Penjajahan Belanda sampai saat ini

Wilayah Indonesia yang membentang dari sabang sampai Merauke sangatlah luas. Merujuk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan luas Indonesia mencakup 5.193.250 kmĀ² dengan jumlah pulau sebanyak 17.504. Tidak heran banyak bangsa-bangsa yang iri dengan luasnya negara kita, yang bila dibandingkan dengan benua eropa maka wilayah Indonesia membentang dari negara Spanyol sampai Russia dan melebihi panjang dari benua Amerika dari timur ke Barat.

Menilik dari sejarah wilayah Indonesia sejak jaman dahulu dikuasai oleh beberapa kerajaan yang silih berganti 

Pada 1816, Hindia Belanda diserahkan kembali ke tangan Belanda sesuai dengan Konvensi London 1814. Pada zaman ini, diadakan kembali pembentukan keresidenan (residentie dalam bahasa Belanda) dan kabupaten secara resmi, tepatnya saat van der Capellen memerintah. Menurut Peraturan Komisaris Jenderal No, 3 tanggal 9 Januari 1819 yang dimuat dalam Staatsblad No. 16 tahun 1819, dibentuklah dua puluh keresidenan di Pulau Jawa: Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Krawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Jepara dan Juana, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Banyuwangi, Madura dan Sumenep, Rembang, dan Gresik.

Pada zaman penjajahan Belanda, seorang residen menjadi penguasa penjajahan tertinggi sekaligus mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda di wilayah kekuasaannya. Residen pun menjadi wakil dan lambang Pemerintah Hindia Belanda di keresidenannya dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tangannya. Dengan itu, kekuasaannya mutlak dan tak terbatas.

Sejarah keresidenan terus berlanjut hingga pendudukan Jepang. Pada zaman tersebut pemerintahan provinsi ditiadakan sehingga keresidenan (syu dalam bahasa Jepang) menjadi bagian administratif tertinggi di Hindia Belanda Jepang. Setelah kemerdekaan, pembagian adminsitratif keresidenan masih diwariskan. Keresidenan memiliki Dewan Perwakilan Rakyatnya sendiri. Hak otonomi keresidenan dicabut pada 1948; keresidenan tetap menjadi bagian administratif. Pada Undang-Undang pembentukan provinsi yang dibuat pada 1950, keresidenan-keresidenan yang bergabung membentuk provinsi dihapuskan, seperti penghapusan Pemerintahan Daerah Keresidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon serta pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah keresidenan-keresidenan tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Keresidenan

https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_the_Dutch_East_Indies

Provinsi di Indonesia : Era diawal Kemerdekaan (1945 – 1950)

Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dimana belum punya perangkat daerah seperti sekarang. Wilayah Indonesia baru dibagi dua hari setelah proklamasi kemerdekaan. Dikutip dari Handbook Pemerintahan Daerah (2018), pembagian provinsi dilakukan lewat sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945. Sekarang Indonesia punya 34 provinsi. Namun di awal kemerdekaan, baru delapan provinsi yang ditetapkan. Baca juga: PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang, dan Tugasnya Gubernur delapan provinsi itu tidak dipilih seperti sekarang, melainkan ditunjuk langsung oleh PPKI. Berikut pembagian delapan provinsi dan gubernurnya:

Sumatera – Mr. Teuku Muhammad Hasan

Jawa Barat – Mas Sutardjo Kertohadikusumo

Jawa Tengah – RP Soeroso

Jawa Timur – RMT Ario Soerjo

Sunda Kecil – I Goesti Ketoet Poedja

Maluku – Mr. Johannes Latuharhary

Sulawesi – GSSJ Ratulangi

Borneo – Pangeran Muhammad Noor

Untuk melaksanakan ini, dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Undang-undang itu dikeluarkan dengan pertimpangan belum adanya pemilihan umum. Sebelum pemilihan umum bisa digelar, peralihan kekuasaan pegawai Pangreh Praja harus dibuat sebaik mungkin sehingga tidak ada kekacauaan. Pangreh Praja adalah bentuk pemerintahan daerah di era kolonial Hindia Belanda.

Baca juga: Dampak Positif Pendudukan Jepang Para pegawai Pangreh Praja menyatakan sikap setia pada Republik Indonesia, walaupun saat itu masih di bawah kekuasaan Jepang. Tiga tahun setelah merdeka, barulah diterbitkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 mengenai pemerintah daerah yang lebih rinci. Di dalamnya memuat tata cara pengangkatan kepala daerah oleh presiden, walaupun masih belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Indonesia baru bisa menggelar pemilu pada tahun 1955, 10 tahun setelah merdeka.

Sumber : https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/04/080000569/8-provinsi-pertama-indonesia-hasil-sidang-ppki?page=all

Bali
Bali
Ambon
Ambon
Borneo_4
Borneo_4
Borneo_3
Borneo_3
Borneo_2
Borneo_2
Borneo_1
Borneo_1
Bengkulu_3
Bengkulu_3
Bengkulu_2
Bengkulu_2
Bengkulu_1
Bengkulu_1
Belitung
Belitung
Batam_Bintan
Batam_Bintan
Bangka
Bangka

PETA TIMBUL

Madura
Madura
Gunung Bromo
Gunung Bromo
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul Yogyakarta
Peta Timbul Yogyakarta
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul
Peta Timbul